@thesis{thesis,
		author={Rizal  Muhammad},
		title ={Efektivitas restorative justice sebagai penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai (studi kasus kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya Pabean B Yogyakarta},
		year={2024},
		url={http://eprints.uad.ac.id/79149/},
		abstract={Efektivitas restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian 
perkara tindak pidana di bidang cukai dengan fokus pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B di Yogyakarta. Restorative justice
adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara 
pelaku, korban, dan masyarakat terkait, melalui partisipasi aktif dalam proses 
penyelesaian masalah. Sesuai dengan upaya untuk menerapkan penegakan hukum 
yang fokus pada penciptaan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk Implementasi dan Efektivitas restorative justice sebagai bentuk 
penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai.
Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, fokus pada hukum yang dikonsepkan 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku mengenai Efektivitas Restorative Justice
Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan kasus. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan 
wawancara. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan 
secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil 
penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan Restorative justice dalam 
penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai telah terbukti efektif dan 
efisien. Tujuan pengenaan sanksi administratif adalah untuk melindungi 
Masyarakat dan memberikan pembinaan. Implementasi Restorative justice dalam 
hukum cukai menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi pelanggaran dengan 
sanksi administratif yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat 
pelanggaran Secara keseluruhan Restorative justice menawarkan alternatif yang 
lebih humanis dan mendukung untuk menangani pelanggaran hukum di bidang 
cukai dengan fokus pada pemulihan, membangun Kembali, dan menjaga keadilan 
serta martabat semua pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2023 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 237/PMK-04/2022 yang menjadi 
dasar PPNS Bea dan Cukai menerapkan Restorative justice}
		}