A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: fopen(/home/rama/public_html/application/cache/sessions/rama_sessionntfah6pbmudud5t6m2e41u3k3li51012): failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 174
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 8
Function: __construct
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 6
Function: __construct
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
@thesis{thesis,
author={SUBHAN AHMAD},
title ={ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA},
year={2020},
url={http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3750/},
abstract={ABSTRAK
Ahmad Subhan. NPM. 16.81.0182. 2020. Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Ombudsman Republik Indonesia. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing: (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH
Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia
Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak disebut secara jelas dan rinci dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh prosedur ataupun mekanisme yang digunakan, apabila mekanisme pengawasan tidak jelas maka pelaksanaan pengawasan akan beralih dari masalah substansional ke masalah procedural. Padahal inti persoalan pokok adalah penyimpangan dalam pelayanan publik.
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Negara dan pemerintah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dan dianalisa secara detail dan akurat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa:
1. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak disebutkan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Ombudsman, namun berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan Ombudsman dilaksanakan dengan teknik investigasi yaitu kegiatan memperoleh informasi yang lengkap, tajam, seimbang, dan objektif atas dugaan maladministrasi, baik atas dasar laporan masyarakat maupun prakarsa sendiri. Mekanisme investigasi dilakukan melalui dua tahapan yaitu investigasi di belakang meja dan investigasi lapangan.
2. Batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yakni pengawasan terhadap maladministrasi dalam bentuk perilaku/perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, BHMD serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi sebagaimana disebutkan diatas tidak diperinci atau dijelaskan satu persatu, seperti apa yang dimaksud perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang lebih luas.
ABSTRACT
Ahmad Subhan. NPM 16.81.0182. 2020. Juridical Analysis of the Supervision of the Implementation of Public Services Conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Essay, Law Study Program Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mentor: (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH
Keywords: Supervision, Organization of Public Services, Ombudsman of the Republic of Indonesia
The mechanism of oversight of the administration of public services carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is not mentioned clearly and in detail in Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman. The success of a supervision is very much determined by the procedure or mechanism used, if the supervisory mechanism is not clear then the implementation of supervision will move from a substantional problem to a procedural problem. Even though the main problem is the deviation in public services.
The purpose of this thesis research is to find out the supervision mechanism of the implementation of public services carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and to determine the limits of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation of public services by the State and the government. This legal research is a normative legal research, with an inventory of laws and regulations governing the Supervision of Public Administration conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia.
This research is a normative legal research. Research based on a review of library materials, to answer existi}
}