@thesis{thesis,
		author={ARYANTO HADI  WICAKSONO},
		title ={BISNIS PAYTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM NASIONAL},
		year={2017},
		url={http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1633/},
		abstract={IV.1. Kesimpulan  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat  disimpulkan sebagai berikut:  a. Berdasarkan hukum islam dan hukum nasional bahwa bisnis paytren adalah  bisnis multi level marketing yang sesuai dan tidak melanggar hukum sebab  dilihat dari sistem yang masuk akal dan terbuka dan terlebih lagi sudah terdaftar  APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) yang organisasi tersebut  telah  diakui oleh pemerintah.  b. Sebuah perjanjian atau kontrak dapat dibuat secara bebas asalkan sesuai  dengan peraturan undang-undang republik indonesia yang berlaku.  IV.2. Saran  a. Masyarakat tersebut alangkah lebih baiknya melek teknologi bisnis terbaru  karena semakin hari zaman akan semakin maju dan pertumbuhan dan  persaingan bisnis semakin berebut. Jadi alangkah baiknya bisnis multi level  marketing menjadi suatu bisnis yang perlu diperhatikan.  b. Adanya upaya pemerintah dalam mengawasi bisnis multi level marketing yang  bersifat menipu, money game, dan tidak sesuai dengan undang-undang yang  berlaku}
		}