@thesis{thesis,
		author={BENY AMI  SENO},
		title ={TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA},
		year={2016},
		url={http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1975/},
		abstract={Berdasarkan dari hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis,  maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :  4.1.1. Pengaturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hak  Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Konvensi Internasional  PBB dalam Declaration of Human Right tahun 1948, bahwasanya  Hak dasar manusia yang melekat sejak lahir haruslah  mendapatkan perlindungan terhadap perundang-undangan yang  setiap orang tidak bisa serta merta merampas hak dasar manusia  secara kodrat, dari konvensi internasional tersebut diratifikasi oleh  negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila dan  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan)  tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta dalam Konvensi  Perburuhan Internasional yang diratifikasi oleh negara Republik  Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setiap pekerja atau buruh  yang bekerja baik disektor formal maupun disektor informal  haruslah mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga  Kerja dengan tujuan mensejahterakan taraf hidup, sejalan dengan  tujuan bangsa Indonesia untuk pembangunan bangsa dan negara  serta memanusiakan pekerja atau buruh dalam pemberlakuan}
		}