@thesis{thesis,
		author={SANTI  MEILINA},
		title ={PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/ BURUH ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA},
		year={2017},
		url={http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2683/},
		abstract={Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :  a. Alih daya atau lebih dikenal dengan sebutan Outsourcing pada dasarnya  adalah praktek pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau  melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui  perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja. Legalitas praktik  Outsourcing terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.  b. Dasar Hukum praktik outsourcing adalah Undang-undang No. 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun dalam peraturan tersebut tidak  diatur secara rinci klasifikasi mengenai jenis-jenis pekerjaan pokok (core  business) dan pekerjaan penunjang (non core business), kategori yang  ditentukan bersifat umum dan tidak mengakomodir perkembangan dunia  usaha, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih dan  penyelewengan.}
		}