@thesis{thesis,
		author={Alvianto  Andika Bagus and Diamantina  Amalia and Hardjanto  Untung Sri},
		title ={IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING_107 HTN 2023},
		year={2023},
		url={https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/20615/},
		abstract={Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang sangat luas di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Potensi yang berada di Rawapening ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan petani ikan di dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan.
Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus, maka dijaga kelestarian dan keseimbangan
populasi ikan-ikannya dengan jalan mengadakan pengelolaan perairan Rawapening dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening.
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan. Spesifikasi penelitian ini yakni deksriptif analitis dan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 dapat didasarkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal didasarkan pada perkembangan alamiah Rawapening itu sendiri yaitu dengan merebaknya eceng gondok sebagai hambatan baru dalam pengelolaan sumber daya ikan di rawapening. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh peran pemerintah daerah yang kurang adaptif dalam menanggulangi permasalahan baru melalui aturan hukum maupun kebijakan nonhukum dalam melaksanakan tata kelola sumber daya ikan di Rawapening.
Kata Kunci: Rawapening, Sumber Daya Ikan, Peraturan Daerah}
		}