@thesis{thesis, author={Almira Puspa}, title ={ANALISIS AGILE GOVERNANCE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA}, year={2024}, url={https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/28184/}, abstract={Rendahnya penggunaan aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman oleh masyarakat Kota Surakarta dan timbulnya permasalahan pelayanan online terkait alur pelayanan dan server aplikasi menjadi permasalahan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Konsep Agile Governance muncul sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Agile Governance merujuk pada konsep tata kelola pemerintahan yang fleksibel, cepat, dan responsif dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga untuk memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Agile Governance dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Agile Governance pada aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Surakarta telah melaksanakan tiga prinsip secara optimal yakni good enough governance, human focused dan systematic and adaptive approach. Terdapat dua prinsip yang belum diterapkan secara optimal yakni based on quick wins dan simple design and continuous refinement. Faktor pendukungnya yaitu Sumber Daya Manusia yang berkompeten, pengawasan kinerja oleh pimpinan, sistem dibuat langsung oleh ahlinya dan kepatuhan masyarakat. Faktor penghambatnya yakni landasan hukum yang berlaku, komunikasi dan kurangnya kesadaran pemerintah akan pentingnya penilaian kinerja aplikasi. Rekomendasi yang diberikan yakni mengadakan rapat evaluasi secara rutin untuk memperbaiki pola komunikasi yang buruk dan menetapkan Key Performace Indicator aplikasi sebagai pedoman kerja untuk menciptakan performa aplikasi yang optimal. Kata Kunci : Agile, Governance, Pelayanan Publik, Responsif. 190/Publik/2024} }