@thesis{thesis, author={Cendikia Muhammad Royhan}, title ={PENOLAKAN GREENPEACE THAILAND DALAM PEMBANGUNAN PLTU BATU BARA KRABI 2013-2018}, year={2024}, url={https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/28990/}, abstract={Penggunaan batu bara sebagai bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah menjadi problematika sejak lama bagi masyarakat Provinsi Krabi. Kendati demikian, di tahun 2010 Pemerintah Thailand mengumumkan bahwa akan membangun proyek PLTU batu bara dengan kapasitas sebesar 870 megawatt. Hal ini tentunya menuai berbagai respon berupa penolakan yang datang dari masyarakat wilayah tersebut. Bukan tanpa alasan, wilayah Krabi sendiri memiliki banyak lokasi pariwisata yang dikunjungi turis mancanegara. Selain itu, di area wilayah Krabi tepatnya di area muara sungai terdapat situs yang terdaftar dalam perjanjian lahan basah internasional atau Ramsar Convention on Wetlands. Oleh karena itu Greenpeace Thailand selaku international Non-Governmental Organization hadir dalam melakukan upaya advokasi untuk menolak proyek PLTU tersebut. Penelitian ini menjawab masalah terkait bagaimana upaya advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Thailand atas penolakan pembangunan PLTU batu bara oleh Pemerintah Thailand dengan menggunakan konsep tipologi taktik Transnational Advocacy Network atau Jaringan Advokasi Transnasional yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Greenpeace Thailand. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Greenpeace Thailand dan jaringannya berhasil mencapai target dalam melakukan upaya advokasinya. Hal ini ditunjukan dengan taktik accountability politics yang berhubungan dengan taktik information politics dan symbolic politics dimana Pemerintah Thailand memutuskan untuk membatalkan proyek PLTU batu bara tersebut, dan dengan adanya laporan bahwa Provinsi Krabi bersih dari batu bara. Lebih dari itu, melalui Laporan Krabi Goes Green saat ini Krabi menjadi provinsi yang memulai transisi energi dan memimpin penggunaan energi terbarukan di Thailand. Kata Kunci: PLTU batu bara, Provinsi Krabi, Greenpeace Thailand, Jaringan Advokasi Transnasional.} }