@thesis{thesis,
		author={Halif  Halif},
		title ={REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM TINDAK 
PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN},
		year={2024},
		url={https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/29247/},
		abstract={Sifat melawan hukum menjadi perhatian penting, karena hanya tindak 
pidana bersifat melawan hukum yang dilarang dan diancam pidana, demikian pula 
sifat melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Sifat melawan hukum tindak 
pidana korupsi tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang menganut sifat melawan hukum formil maupun materiil, baik dalam 
fungsinya yang negative atau positif. Menariknya, konstruksi sifat melawan 
hukum materiil pada tindak pidana korupsi tersebut dinyatakan tidak 
konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU?IV/2006. konstruksi sifat melawan hukum tindak pidana korupsi beralih kepada 
sifat melawan hukum formil. 
Rumusan permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah: (1) Apakah 
konstruksi ajaran sifat melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah berorientasi pada 
keadilan? (2) Bagaimanakah orientasi penerapan ajaran sifat melawan hukum 
tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006? Dan (3) Bagaimanakah rekonstruksi ajaran 
sifat melawan hukum tindak pidana korupsi yang akan datang untuk mewujudkan 
keadilan?
Paradigma dan metode penelitian penelitian disertasi ini menggunakan 
paradigma pos positivisme. Paradigma post positivisme memandang hukum 
sebagai hasil dari putusan hakim, hukum dicirikan dengan keputusan yang 
diciptakan hakim in concreto dalam proses peradilan, hukum sebagai Ius 
Constitutum, yaitu hukum yang ada dan berlaku. Metode penelitiannya 
menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal. Pendekatan 
penelitiannya menggunakan (1) pendekatan undang-undang (statute approach); 
(2) pendekatan kasus (case approach); (3) pendekatan historis (historical 
approach); (4) pendekatan komparatif (comparative approach); dan (5) 
pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: (1) Konstruksi atau 
bangunan ajaran sifat melawan hukum formil pada tindak pidana korupsi yang 
dibangun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengarah pada nilai keadilan, 
tetapi kepada nilai kepastian hukum. (2) Penerapan ajaran sifat melawan hukum
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sifat melawan hukum materiil, 
baik dalam fungsinya negatif atau dalam fungsinya positif. (3) konstruksi sifat 
melawan hukum tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum materiil, baik 
dalam fungsinya negatif atau positif. Ukuran sifat melawan hukum harus pula 
melihat aturan yang telah hidup dalam masyarakat (aturan tidak tertulis), namun 
bersifat terbatas yang berpijak pada tujuan pembangunan hukum Indonesia, 
khususnya dalam penganggulangan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi sifat 
melawan hukum materiil pada tindak pidana korupsi menggapai nilai keadilan.}
		}