@thesis{thesis,
		author={Santosa  Millenium Anjani},
		title ={TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI 
PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA},
		year={2022},
		url={http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/2931/},
		abstract={Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur 
yang merata, baik materiil maupun spiritual, untuk itu dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai 
pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap tenaga kerja sector 
informal sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan.
Dalam penelitian ini rumasan masalahnya adalah 1.) Mengapa Pekerja 
Informal perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum?; 2.) Bagaimana Pelaksanaan 
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal di Indonesia?. Penulis 
menggunakan Teori Perlindungan; Teori Negara Hukum; Keadilan Pancasila 
Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Pekerja Informal; Teori Hak Dan 
Kewajiban; Teori Pekerja Informal, dan menggunakan metode Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis, dengan spesifikasi penelitian 
deskriptif kualitatif, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode 
pengumpulan data: study Pustaka, wawancara, observasi, studi dokumen, metode 
analisis data yang digunakan mebnggunakan analisis data dari sugiyono: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi.
Hasil penelitian sebagain berikut: Pekerja informal perlu dilindungi di 
Indonesia dilihat dari penjelasan pada sila ke II ixokumix V pada Pancasila selain 
itu penjabaran mengenai hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh pekerja 
informal dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat 
dalam Pasal 28, dan terdapat pada Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia . pelaksanaan perlindungan pekerja informal bergerak secara 
mandiri dan tidak menganut aturan karena belum ada aturan yang mengatur.
Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur mengenai 
perlindungan ixokum terhadap pekerja informal, sehingga seluruh masyarakat 
Indonesia mendapatkan hak yang sama sebagai masyarakat}
		}