@thesis{thesis,
		author={Hartono  Rudy},
		title ={Regulasi labelisasi halal atas produk air minum dalam kemasan berstandar nasional Indonesia (SNI)},
		year={2017},
		url={http://erepository.uwks.ac.id/140/},
		abstract={ABSTRAK 
Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Sertifikat halal adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ularna Indonesia (MUl) Pusat atau 
Propinsi tentang halalnya suatu produk rnakanan, minurnan, obat-obatan dengan 
tujuan kesehatan dan kosrnetika yang diproduksi oleh perusahan setelah diteliti 
dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Bagi konsumen, sertifikat halal 
memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari 
rnengonsurnsi pangan, obatobatan dan kosrnetika yang tidak halal; kedua, secara 
kejiwan perasan hati dan batin konsurnen akan tenang; ketiga, rnempertahankan 
jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu contoh bentuk 
standarisasi nasional adalah air minum dalam kemasan. Air merupakan 
kebutuhan mendasar manusia. Air Minum Dalam Kemasan diartikan sebagai air 
yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, 
dikemas, serta aman untuk diminum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis prosedur pendaftaran standar nasional Indonesia (SNJ) atas air 
minum dalam kemasan dan untuk menganalisis dan menemukan bentuk 
perlindungan hukurn dalam regulasi standar nasional Indonesia (SNI) atas 
labelisasi halal berdasarkan hukurn positif di Indonesia. 
Penelitian ini termasuk yuridis normatif dan menjabarkan secara yuridis 
deskriptif dengan pendekatan undang-undang yaitu meneliti azas-azas hukum 
terkait hubungan peraturan yang satu dengan lainnya serta keterkaitannya dengan 
fakta yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode 
deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku 
berdasar pada teori keadilan. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama Regulasi teknis berisi -tentang 
aturan yang mewajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar 
tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi 
teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama 
oleh stake holder (produsen, konsurnen, regulator dan para pakar) dan proses 
perumusan SNI rnelalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara 
pendekatan kepakaran dan pendekatan konsensus. Selain itu SNI didukung 
sistem penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar praktek internasional dan 
telah mendapatkan pengakuan multilateral melalui sejumlah forum akreditasi 
regional dan internasional. Namun regulasi teknis ada juga yang berisi tentang 
spesifikasi tertentu terhadap suatu produk, jadi peraturan tersebut mengatur 
secara detil tentang suatu produk. Kedua, Konsekuensi atau akibat hukum bagi 
pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak prosedural dapat 
dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerJindungan 
Konsurnen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
Kata Kunci: SNI, standarisasi, label halal 
=========================================================



ABSTRACT 
The Indonesian National Standard is the standard set by the National 
Standardization Agency and applies nationally. Halal certificate is a certificate 
issued by Majelis Ulama Indonesia (MUI) of Central or Provincial concerning 
halal of a food, beverage, medicinal product with health and cosmetic purpose 
which produced by company after being investigated and declared halal by 
LPPOM MUI. For consumers, halal certificates have several functions. First, the 
protection of Muslim consumers from consuming food, drugs and cosmetics are 
not kosher; Secondly, the hearts and hearts of consumers will calm down; Third, 
maintaining the soul and body from the downturn caused by illicit products; And 
fourth, will provide legal certainty and protection. One example of the form of 
national standardization is bottled drinking water. Water is a basic human need. 
Drinking Water In Packaging is defined as processed water, no other food and 
food additives, packaged, and safe to drink. The purpose of this study was to 
analyze Indonesia National Standards Registration (SNI) procedures for bottled 
drinking water and to analyze and find the form of legal protection in the 
regulation of Indonesian National Standard (SNI) on halal labeling based on 
positive law in Indonesia. 
This study includes normative juridical and describes the juridical 
descriptive with the approach of the Jaw that examines the legal principles related 
to the relationship of the rules with each other and its relation to the facts that 
occur. Data obtained then analyzed by analytical descriptive method that is by 
using the rule of law applicable based on the theory of justice. 
The results of this study are the first Technical Reg}
		}