@thesis{thesis,
		author={Dzulkifli  Maulana Ibnu},
		title ={Pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusi perspektif Siyasah Qadhaiyah: Studi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/MKMK/L/11/2023},
		year={2025},
		url={http://etheses.uin-malang.ac.id/73608/},
		abstract={ABSTRAK

Mekanisme pemberhentian merujuk pada prosedur dan tata cara yang diatur oleh hukum untuk memberhentikan individu dari suatu jabatan, khususnya dalam konteks pemerintahan. Salah satu bentuk dari mekanisme pemberhentian adalah mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam hal ini permasalahan yang muncul ketika mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi apakah telah sesuai pada prinsip kepastian hukum tersebut. Maka dari itu, peneliti berusaha menganalisis dan mendeskripsikan mengenai prinsip kepastian hukum terhadap pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitui melalui Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 serta melihat juga dalam lensa Siyasah Qadhaiyah yang sesuai pada prinsip peradilan islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Putusan TUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini. Kemudian sumber bahan primer ini akan dikorelasikan dengan sumber baham sekunder yang berisi Kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 8 dan buku Einfurung in die Rechtswissenschaft. Sumber-sumber hukum tersebut akan dikumpulkan dan diolah bersama dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Siyasah Qadhaiyah dalam prinsip peradilan islam Wahbah Az-Zuhaili.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi masih memenuhi 2 prinsip dari kacamata kepastian hukum Gustav Radbruch, hal ini dikarenakan dalam 4 prinsip yang ada, masih menyisakan 2 prinsip kepastian hukum yang tidak tercapai. Sedangkan ketika ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyah menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penerapannya menunjukkan kompleksitas dalam konteks sistem hukum modern Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan adanya pemahaman antara kerangka hukum positif dan implementasi praktisnya dalam konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Dismissal mechanisms refer to the procedures and procedures regulated by law to dismiss individuals from an office, especially in the context of government. One form of dismissal mechanism is the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court. However, in this case the problem that arises when the mechanism for dismissing the Chief Justice of the Constitutional Court is in accordance with the principle of legal certainty. Therefore, researchers try to analyze and describe the principle of legal certainty regarding the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court through MKMK Decision Number: 2 / MKMK / L / 11 / 2023 and also look at the lens of Siyasah Qadhaiyah which is in accordance with the principles of Islamic justice.

This research is a normative legal research that uses a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). Constitutional Court Law Number 7 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 24 of 2003, Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning MKMK, Constitutional Court Regulation Number 6 of 2023 concerning Procedures for the Election of the Chairman and Deputy Chairman of the Constitutional Court, MKMK Decision Number: 2/MKMK/L/11/2023, Administrative Court Decision Number: 604/G/2023/PTUN.JKT are the primary sources of legal material in this research. Then this primary source of material will be correlated with secondary sources containing the Book of Fiqh Islam Wa Adilatuhu Volume 8 and the book Einfurung in die Rechtswissenschaft. These legal sources will be collected and processed together with the problems studied. The theory used as an analytical knife for this research is Gustav Radbruch's theory of legal certainty and Siyasah Qadhaiyah in Wahbah Az-Zuhaili's Islamic judicial principles.

The results of this study indicate that the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court still fulfills 2 principles from Gustav Radbruch's legal certainty perspective, this is because in the 4 existing principles, it still leaves 2 principles of legal certainty that are not achieved. While when viewed from the perspective of Siyasah Qadhaiyah according to Wahbah Az-Zuhaili's thinking, the decision is in line with the principles of Islamic law, its application shows complexity in the context of Indonesia's modern legal system. This research reveals an understanding between the positive legal framework and it}
		}