@thesis{thesis,
		author={Susanto  Aris},
		title ={PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN},
		year={2013},
		url={http://eprints.umk.ac.id/2311/},
		abstract={HUKUM TERHADAP CYBERPORN" inibertujuanuntukmengetahuipengaturancyberporndalamperaturanperundang - undangan di Indonesia ditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, mengetahuihambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, danuntukmengetahuiupaya - upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberporn.
Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, ataupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekunder.
Darihasilpenelitiandapatditarikkesimpulanbahwahukumpositif Indonesia belummemadaidenganperkembanganpornografi di internet (cyberporn) yang terjadipadasaatini.Adapunkelemahan - kelemahanpengaturancyberporndi Indonesia antara lain meliputipemberianbatasanpornografi yang tidakjelas, pihakmana yang berwenanguntukmelakukantindakantertentudalammengatasimasalahpornografi, ancamanhukuman yang terlaluringan, ketidakjelasanpihak yang dianggaptepatuntukmempertanggungjawabkankejahatan yang dikategorikanpornografi, danpenegakanhukum yang tidakkonsisten.
Hambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatikaadalahmeliputimasalahpembuktian, adanyaperbedaanpersepsidaripenegakhukumdalammenafsirkanCyberporn, dankurangnyakemampuandanketrampilanaparatpenegakhukum di bidangkomputer
Upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberpornadalahmelaluipemblokiransitus-situs porno.Namunupayainibanyakdianggapolehberbagaikalangansebagaiupaya yang sia-siakarenasitus porno yang ditutuptidaksebandingdenganjumlahkemunculansitus porno barudalamtiapharinya

Kata Kunci: Pengaturan, PenegakanHukum, Cyberporn
}
		}