@thesis{thesis,
		author={Tisya  Rahma},
		title ={Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Inkracht Van Gewisjde (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895 K/PDT/2010) Terhadap Pemberian Ganti Rugi Pada Pembangunan Jalan Alternatif di Kota Padang Dikaitkan},
		year={2017},
		url={},
		abstract={ABSTRAK



( Rahma Tisya - 110620150014)



Permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor



2895/K/PDT/2010 tentang "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam



Pembebasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota



Padang" mengenai Pemerintah yang tidak mengindahkan apa yang telah



diamanatkan dari putusan yang telah Inkracht Van Gewisjde, dimana Pemerintah



mengulur-ngulur waktu untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang



terkena dampak pembangunan. Obyek yang dipersengketakan merupakan tanah



hak milik masyarakat Kelurahan Kurao Pagang. Dalam kasus ini Pemerintah tidak



mempunyai itikad baik untuk memusyawarahkan kembali dengan masyarakat



upaya ganti rugi terhadap tanah yang digunakan Pemerintah untuk membangun



jalan alternatif tersebut, tetapi Pemerintah tetap melakukan pembangunan jalan



alternatif tanpa sepengetahuan pihak masyarakat (pemilik hak atas tanah) tersebut.



Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa masyarakat merupakan pihak



yang memenangkan kasus tersebut, dimana Pemerintah menjadi pihak yang



dikalahkan sehingga harus memberikan ganti rugi terhadap putusan tersebut,



sehingga dalam penelitian ini akan dikaji mengenai bagaimana pelaksanaan



putusan dan akibat hukum dari putusan tersebut.



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui



metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data



kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sesuai dengan metode yang



digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang



terdapat dalam data sekunder yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer



dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu data



yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara



kualitatif dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.



Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan putusan yang telah Inkracht Van



Gewisjde telah sesuai dengan Perpres No 65 Tahun 2006, bertentangan dengan



Pasal 206 dan 208 RBg, serta melanggar Pasal 1365 KUHPerdta. Sedangkan



akibat hukum dari putusan yang telah Inkracht Van Gewisjde adalah akhir, dan



mengikat, dan berkekuatan hukum tetap dimana Pemerintah harus melaksanakan



apa yang telah diamanatkan dalam putusan tersebut, tetapi karena Pemerintah



mempunyai itikad tidak baik untuk dalam pembayaran sehingga dapat dilakukan



eksekusi paksa dimana dalam kasus ini masyarakat melakukan permohonan



kembali kepada Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri berhak



untuk menegur Pemerintah untuk segera melaksanakan putusan yang telah



Inkracht Van Gewisjde, dengan hal demikian dapat dikatakan Pemerintah tersebut



telah jelas melanggar Pasal 206 dan 208 RBg.}
		}