@thesis{thesis,
		author={Ayu  Efritadewi and Dewi  Haryanti and M. Julizar  Karyadi},
		title ={PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN 
LIAR TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI 
(Studi Kasus Pelanduk Kancil / Tragulus Javanicus di Desa 
Selayar Kabupaten Lingga)},
		year={2021},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/2191/},
		abstract={Pelanduk Kancil (Tragulus Javanicus) merupakan Satwa yang dilindungi oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi sorotan 
permasalahan adalah Pelanduk Kancil (Tragulus Javanicus) yang mana Praktik 
Perburuan terhadapnya sering kali dilakukan masyarakat tanpa memikirkan faktor 
Kerusakan Ekosistem Hutan dan Populasi Pelanduk Kancil (Tragulus Javancius) itu 
sendiri terlebih lagi Populasi Pelanduk kancil (Tragulus Javanicus) hingga kini tidak 
diketahui dengan pasti baik Pemerintah Indonesia maupun Organisasi Konservasi 
Lingkungan hidup lainnya ini dibuktikan dengan IUCN Redlist (Internasional Union for 
Conservation of Nature and Natural Resource) atau Uni Internasional untuk Konservasi 
Alam memasukkannya dalam Status Konservasi Data Deficient (Informasi Kurang) yang 
berarti selama lima tahun terakhir belum diadakan Evaluasi atau Penelitian Ulang, Faktor 
yang menyebabkan masyarakat berburu Pelanduk Kancil ialah karna nilai jual yang masih 
tinggi dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi kearifan lokal 
mengkonsumsi daging Pelanduk Kancil (Tragulus Javanicus) tersebut sehingga 
Perburuan terus menerus dilakukan hingga sekarang, hal ini terjadi karna kurangnya 
Pengawasan dari Aparat Penegak hukum dan Badan Instansi terkait kemudian 
ketidaktahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku 
sehingga berburu Pelanduk kancil (Tragulus Javanicus) masih terjadi sampai sekarang. 
Penelitian ini berusaha menjelaskan upaya penegakan hukum dan faktor penghambat 
penegakan hukum tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk 
kancil / Tragulus Javanicus di Desa Selayar Kabupaten Lingga. Pada dasarnya 
pelanggaran aktivitas perburuan pelanduk kancil (tragulus javanicus) tersebut terjadi 
karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemanfaatan pelanduk 
kancil berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya diperbolehkan untuk keperluan 
penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang 
seharusnya dilakukan adalah Upaya Preventif (pencegahan) dan Upaya Refresif 
(Penindakan). Upaya Preventif (pencegahan) seperti melakukan Penyuluhan/Sosialisasi 
kepada masyarakat terhadap aturan hukum mengenai satwa yang dilindungi, dan Upaya 
Refresif (penindakan) yaitu penindakan sesuai Undang-undang Konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya dan Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang mana 
dalam hal ini penindakan dan penyelidikan. Kemudian faktor penghambatnya yaitu faktor 
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor 
kebudayaan}
		}