@thesis{thesis,
		author={Lia  Nuraini and Rizki  Rasyidin and Suryadi  Suryadi},
		title ={ANALISA HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PRESTASI
OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT BANK AKIBAT 
PANDEMI COVID-19},
		year={2021},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/2199/},
		abstract={Indonesia pada saat ini dilanda dengan adanya pandemi COVID-19. COVID-19 ialah 
virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Pandemi 
COVID-19 pun telah memberikan perubahan pada berbagai aspek dalam kehidupan, 
termasuk aspek hukum. Salah satu aspek hukum yang terkena dari dampak COVID-19 
adalah perjanjian. Hal ini pun selaras dengan keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk analisa hukum tidak terlaksananya prestasi oleh debitur pada perjanjian kredit 
bank akibat pandemi COVID-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Teori Perjanjian dan Teori Keadilan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tidak 
terlaksananya prestasi oleh debitur pada perjanjian kredit bank akibat pandemi COVID?19 ini dipandang sebagai force majeure. Hal ini tentu saja dengan diterbitkannya 
peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 
/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan yang 
dikeluarkan oleh OJK ini berupa restrukturisasi kredit untuk memberikan keringanan 
terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah harus 
tegas dalam mengusulkan kebijakan supaya tidak hanya bank-bank tertentu saja yang 
dapat melaksanakan relaksasi kredit tersebut melainkan seluruh bank}
		}