@thesis{thesis,
		author={Okparizan  Okparizan and Poti  Jamhur and SAFITRI  RINDIANI},
		title ={IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TENTANG
PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS DI
KABUPATEN KARIMUN)},
		year={2022},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/2941/},
		abstract={Keberadaan pengemis ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari
pada kehidupan bermasyarakat. Permasalahan ini termasuk masalah yang sulit
dipecahkan karena pemerintah sendiri sudah merencanakan banyak hal untuk
mengentaskan permasalahan ini hampir diseluruh kabupaten atau kota yang
terdapat di Indonesia. Banyak nya pengemis mampu memicu terjadinya
kriminalitas yang dilakukan oleh mereka sehinggal hal tersebut bisa meresahkan
masyarakat.Salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini Pemerintah
Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1
tahun 2019 tentang ketertiban umum . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum
dalam menertibkan dan melakukan pembinaan kepada pengemis dikabupaten
karimun. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan
Van Horn dalam Subarsono, 2016dengan indikator: Standar dan sasaran
kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan
ekonomi, disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum
belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih belum meratanya sosialisasi
peraturan daerah dan masih adanya pengemis di kabupaten karimun. Kurangnya
sumber daya finansial membuat tidak adanya rumah singgah sehingga pembinaan
kepada pengemis belum bisa dilakukan. Dalam hal melakukan penertiban kepada
pengemis ada 3 instansi pemerintah yang turut serta membantu yaitu Satpol PP,
Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Karimun.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengemis}
		}