@thesis{thesis,
		author={Anggria Pratama  Ryan and KIPLI  AGUSTIAR and Kurnianingsih  Fitri},
		title ={EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA 
TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2015 
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH},
		year={2023},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/4291/},
		abstract={Kota Tanjungpinang Juga merupakan salah satu Kota yang memiliki pekerjaan rumah terkait tugas pengelolaan sampah, produksi sampah di Kota Tanjungpinang sendiri dapat terbilang cukup tinggi, dan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelola kebersihan yang di miliki. Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet volumenya setiap tahun bertambah. Adanya permasalahan sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif dari pemerintah daerah bersama legislatif Kota Tanjungpinang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui evaluasi Peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2015 khususnya mengenai pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan implementasi Peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2015 sudah cukup baik, hal ini karena jumlah SDM yang memadai dengan kinerja yang cukup optimal. Namun di sisi lain masih perlu peningkatan dan perbaikan di beberapa sektor sarana dan prasarana seperti penambahan jumlah armada pengangkutan dan jumlah TPS. Selain itu ditemukan juga beberapa masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam melakukan pemilahan sampah dan pembayaran retribusi sampah sehingga pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai permasalahan ini kepada masyarakat. Temuan lain yang peneliti dapatkan adalah masih diperlukannya peningkatan anggaran dari pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pengelolaan sampah di TPA ganet dikarenakan tingginya aktivitas pengelolaan sampah di TPA Ganet mneyebabkan beberapa sarana dan prasarana operasional rentan mengalami kerusakan sehingga diperlukan anggaran untuk perbaikan.}
		}