@thesis{thesis,
		author={Kustiawan  Kustiawan and NURMARNITA  NURMARNITA and Winarti  Novi},
		title ={TATA KELOLA TAMAN KOTA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 - 2023},
		year={2023},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/6077/},
		abstract={Keberadaan taman kota yang berkualitas sangat penting ditengah bertambah
padatnya penduduk dan menjamurnya pembangunan gedung-gedung. Namun
tidak semua taman kota di Tanjungpinang menjalankan fungsinya baik dalam segi
rekreatif, ekonomi, penghijauan, dan estetika. Selain itu tujuan terciptanya taman
yang ramah anak, ramah lansia, dan ramah difabel, juga belum tercapai karena
pembangunan taman yang belum sesuai standart. maka peneliti ingin menganalisis
lebih jauh terkait tata kelola taman kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertaman. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan pada pengelolaan taman
kota di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan adalah prinsip utama tata
kelola pemerintahan oleh Sedarmayanti (2003) yaitu aturan hukum, akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan dalam
pengelolaan taman kota belum maksimal, hasil yang dicapai belum memenuhi
harapan masyarakat. Hasil penelitian terhadap tata kelola taman kota tersebut
dinilai dari beberapa indikator: 1. Aturan hukum, pada implementasinya
ketertiban umum di taman kota belum sesuai aturan karena masih banyak
pelanggaran terkait ketertiban umum di taman kota. 2. Akuntabilitas belum baik
karena masih terdapat hambatan pada kegiatan peningkatan dan pemeliharaan
taman yaitu kurangnya anggaran sehingga fokus peningkatan hanya pada taman
kota yang besar, dan kegiatan pemeliharaan menjadi tidak ideal karena
terbatasnya alat. 3. Partisipasi, dapat dikatakan belum maksimal karena tidak
adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan taman serta dalam pemeliharaan taman. 4. Transparansi belum baik
karena untuk memperoleh informasi masih cukup rumit.}
		}