@thesis{thesis,
		author={Adhayanto  Oksep and Irman  Irman and VERONIKA  SILVIA},
		title ={PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DALAM KASUS PENIPUAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA},
		year={2024},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/7068/},
		abstract={Pengangguran adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa minimnya lapangan kerja di Indonesia. Hal ini menyebabkan pengangguran menjadi salah satu masalah serius. Pesatnya teknologi dalam memberikan tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi membuat warga negara Indonesia tertarik untuk bekerja di luar negeri salah satunya negara
Kamboja. Berbagai Kasus penipuan online di Kamboja semakin mengalami peningkatan. Di Tahun 2022 terdapat sebanyak 241 Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kasus online scam dan telah dipulangkan. Kurang maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelaku online scam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap perlindungan warga negara
Indonesia pada kasus online scam. Sedangkan untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang?undangan. Hasil penelitian ini didasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan aturan internasional yakni Konvensi Wina dan International Labour Organization Convention (ILO). Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kasus Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan online scam beserta penegakkan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional dan internasional bahwa terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat
berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Konvensi ILO dan Konvensi Wina 1961. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antara peraturan di Indonesia dan peraturan Internsional serta peran Pemerintah dalam menangani kasus ini agar tidak
terjadi peningkatan kasus yang semakin signifikan.}
		}