@thesis{thesis,
		author={Firman  Firman and Poti  Jamhur and ZULKARNAIN  VENNY AURELIA},
		title ={EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG},
		year={2025},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/8789/},
		abstract={Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat dan hampir setiap aktivitas berhubungan dengan teknologi. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh informasi terkini secara cepat melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan sebagainya. Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang juga berhak mencari, memiliki, mengakses, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Kota Tanjungpinang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak PPID dengan masyarakat pemohon informasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Dalam evaluasi konteks, PPID sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, namun keberadaan PPID masih sebagian masyarakat masih awam mendengar keberadaan PPID, dengan begitu penting untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna memperkuat pemahaman dan pemanfaatan layanan PPID dalam mendorong transparansi dan Good Governance. Dalam evaluasi input masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya ketersediaan sumber staf dalam pengelolaan PPID Kota Tanjungpinang. Dalam evaluasi proses masih dikatakan belum optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah terkait pelaksanaan PPID di Kota Tanjungpinang, ketidakpahaman masyarakat dalam pengajuan permohonan informasi bisa mengakibatkan terjadinya penundaan dalam proses pelayanan informasi. Kemudian dalam evaluasi produk juga masih dikatakan belum optimal karena pernah terjadinya sengketa informasi yang terjadi akibat perbedaan persepsi antara badan [publik dengan masyarakat terkait hak informasi.}
		}