@thesis{thesis,
		author={Sari  Putri Intan},
		title ={Analisis Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat dan Perspektif Hukum Internasional},
		year={2022},
		url={http://repository.bakrie.ac.id/5645/},
		abstract={Diberlakukannya War on Drugs di Filipina sejak terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai presiden telah menjadi perhatian dunia karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditemukan dalam proses pelaksanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyiksaan yang terjadi selama War on Drugs berlangsung berdasarkan hukum internasional dan dikaitkan dengan konsep human security dan konsep hak asasi manusia, serta menilai kebebasan berpendapat warga Filipina terkait War on Drugs. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Filipina di bawah kepemimpinan Duterte tidak mematuhi United Nations Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) dan terlambat untuk menetapkan Commission on Human Rights of The Philippines (CHRP) sebagai lembaga yang menjalankan National Prevention Mechanism sesuai dengan Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), meskipun CHRP nyatanya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. International Criminal Court (ICC) juga mengakui adanya tindak penyiksaan yang ditemukan dalam War on Drugs di Filipina termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Hanya saja setelah preliminary examination dilakukan, kasus penyiksaan yang ada tidak memenuhi standar kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh ICC. Dikarenakan banyaknya pro dan kontra dalam implementasi kebijakan War on Drugs, peneliti juga melihat bahwa pemerintah membatasi hak warganya dalam menyampaikan kritik dan saran, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Duterte juga melanggar HAM terkait kebebasan berpendapat.}
		}