@thesis{thesis,
		author={Herlina  Herlina},
		title ={Pemodelan Proses Bisnis Dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Dinas Perdagangan Kota Balikpapan - Submit Journal},
		year={2022},
		url={http://repository.itk.ac.id/18080/},
		abstract={Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana perdagangan, yaitu pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri berdasarkan kewenangan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan mempunyai tujuan dala meningkatkan hasil ekspor non migas, penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan belum mempunyai acuan atau pedoman yang mendasar dalam setiap proses pelaksanaan aktivitas. Dengan demikian setiap aktivitas hanya dilakukan secara otodidak melalui ingatan dan pengalaman saja yang menyebabkan setiap aktivitas yang dijalankan kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hal
tersebut, pada penelitian ini dilakukan pemodelan proses bisnis yang mengacu dengan Permenpan RB RI No 19 Tahun 2018 dan penyusunan SOP AP yang mengacu dengan Permenpan RB RI No 35 Tahun 2012. Pada penelitian ini menggunakan Business Process Modeling and Notation (BPMN) sebagai notasi
pemodelan proses bisnis dan flowchart sebagai notasi dalam penyusunan SOP AP. Prosedur penelitian ini dimulai dengan tahap studi literatur, identifikasi masalah, persiapan perencanaan peta proses bisnis, penilaian kebutuhan SOP AP, pengembangan proses bisnis, verifikasi proses bisnis, pengembangan SOP AP, verifikasi SOP AP dan pengesahan SOP AP. Hasil dari penelitian ini berupa 20 pemodelan proses bisnis yang telah diverifikasi oleh process owner dan 20
dokumen SOP AP yang telah diverifikasi oleh process owner. Dengan adanya proses bisnis dan SOP AP dapat meningkatkan serta mengevaluasi mutu kinerja dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk mengelola organisasi yang lebih baik.}
		}