@thesis{thesis,
		author={MELLYA  PUSPITASARI},
		title ={IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAHAT 
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA 
PELAYANAN TAMAN WISATA ALAM RIBANG KEMAMBANG 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH},
		year={2019},
		url={http://repository.radenfatah.ac.id/9299/},
		abstract={Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten 
Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada pelayanan taman 
wisata alam Ribang Kemambang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini antara lain 
bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 
2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang 
Kemambang serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 
implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang. Metode 
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif 
dengan melalui pendekatan field research (lapangan) yang dalam penelitian 
hukum disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu 
suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan 
gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa implementasi 
Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah
pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang dengan fakta dilapangan 
tidak sesuai dengan jumlah tarif yang berlaku hal ini didukung dengan alasan 
masih kurangnya sosialisasi peraturan dan masih minimnya sosialisasi kepada 
masyarakat/pengunjung tersebut oleh pemerintah sehingga masih adanya 
perbedaan tarif pungutan retribusi kepada masyarakat/pengunjung, masih 
kurangnya ketegasan dari pemerintah terhadap peraturan yang menyebabkan 
terkesan tidak serius dalam menjalankan peraturan sehingga implementasi belum 
begitu berjalan secara optimal. 
Kemudian dalam perspektif hukum ekonomi syariah peneliti melihat dari 
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bahwa implementasi Peraturan Bupati 
Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan 
taman wisata alam ribang kemambang sudah diterapkan dengan cukup baik. 
Pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam hal 
merawat, menjaga, memanfaatkan serta melestariakn kekayaan alam yang telah 
diciptakan oleh Allah SWT. Dari prinsip tersebut yang sudah diterapkan secara 
optimal yaitu prinsip kemaslahatan, prinsip tauhid serta prinsip keseimbangan. 
Namun yang belum terliat secara optimal yaitu prinsip keadilan serta prinsip 
perwakilan/khalifah, karena dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah 
sebagai wakil Tuhan di muka bumi belum menjalankan tugasnya secara optimal 
di taman wisata alam ribang kemambang. Karena masih adanya perbedaan tarif 
yang dikeluarkan oleh pengunjung untuk membayar tarif pungutan retribusi dan 
pungutan yang berlebihan tersebut haram hukumnya karena itu suatu bentuk 
pungutan liar yang harus dihindari dalam Islam.}
		}