@thesis{thesis,
		author={Anggi Sihol Dameanti  NIM . 4011911029},
		title ={Mekanisme checks and balances dalam proses legislasi berdasarkan sistem pemerintahan presidensial (studi perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan)},
		year={2023},
		url={http://repository.ubb.ac.id/8019/},
		abstract={Penelitian ini berjudul ?Mekanisme Checks and Balances dalam Proses Legislasi Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan)?. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan dalam penerapan mekanisme checks and balances  khususnya pada proses legislasi antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengingat Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun ternyata terdapat perbedaan dalam proses legislasi antara ketiga negara tersebut, khususnya mengenai implementasi checks and balances. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, mengingat bahwa hal yang diungkapkan adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang perlu diteliti lebih dalam pada aspek historis, filosofis, dan sosiologisnya. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan memiliki perbedaan yakni pada keterlibatan Presiden dalam proses legislasi. Keterlibatan Presiden dalam proses legislasi di ketiga Negara tersebut merupakan upaya penerapan mekanisme checks and balances dalam ketatanegaraan. Dengan adanya perbedaan penerapan mekanisme checks and balances dalam proses legislasi bukan menjadi masalah, karena sesungguhnya kemauan rakyat ialah kemauan tertinggi di suatu negara yang demokratis sehingga negara dapat menuju kesejahteraan yang utuh dan berkesinambungan. Selain itu, prinsip ini harus tetap dipertahankan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.}
		}