@thesis{thesis,
		author={Mudiharso  Mudiharso},
		title ={Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ilegal Loging},
		year={2015},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/534/},
		abstract={Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi Tersebut Memacu Permasalahan dalam pengelola hutan. Sejalan dengan semangat reformasi kegiatan penebangan liar dan pencuri kayu liar menjadi semakin marak, apabila dibiarkan secara terus menerus kerusakan hutan indonesia akan berdampak terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadi banjir, tanah longsor, difungsikan hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pajak dan pendapatan negara pemerintah yang seharusnya masuk ke kas negara. 
Tujuan penelitian, tujuan umum, yaitu: untuk dijadikan bahan referensi hukum. Tujuan khusus, yaitu: untuk meneliti dan mengkaji hal - hal yang berkenan ilegalloging. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian berwal dari perbedaan yang sangat jauh antara dosselen dan dassein. Dassolen adalah segala sesuatu yang mengaharuskan kita untuk berfikir dan bersikap. contoh dunia norma dan dunia kaidah. Dapat diartikan bahwa dassallen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan. Das sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen. Penerapan saksi pidana terhadap tindakan pidana kejahatan dibidang kehutanan, yang selanjutny dikenal dengan istilah ilegaloging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam pasal 78 mengenai ketentuan pidana, pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut :a) Pdana Penjara, b) Bayar denda, 3) Perempasan semua hasil hutan dan alat alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun pelanggaran. 
Definisi ilegalloging perlu dirumuskan secara tegas dalam  undang - undang subjek hukum tindakan pidana ilegalloging  sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat dan pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intesitas kejahatan ilegalloging , terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditunjukan dengan korprorasi mengenai pidana pengganti denda yang dibayar.}
		}