@thesis{thesis,
		author={AHMAD EFENDI HARAHAP  AHMAD EFENDI},
		title ={PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAFYANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.41 
TAHUN 2004



(StudiKasusPadaKecamatanPanai Tengah KabupatenLabuhanBatu)},
		year={2013},
		url={http://repository.uinsu.ac.id/8416/},
		abstract={Skripsiiniadalahhasildaristudilapangantentang PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PADA KECAMATAN PANAI TENGAH KABUPATEN LABUHAN BATU) yangbertujuanunrukmenjawabrumusanmasalah:BagaimanaketentuanUndang-undangtentangIsbatWakafterhadaptanahwakaf yang belumbersertifikat?,ApapandanganmasyarakattentangIsbatWakafpadatanahWakaf yang belumbersertifikat? Dan BagaimanaanalisisterhadapIsbattanahwakaf yang belumbersertifikatmenurutUndang-undang No 41 tahun 2004?.Metodepengumpulan data yang digunakanadalahdengancarastudilapangan. Selanjutnya di analisisdenganpola piker deduktif.Hasilstudimenyimpulkanbahwapendapatmasyarakatberbeda-bedadalammenanggapiisbatwakafterhadaptanahwakaf yang belumbersertifikat, untukitupadatanah yang belummemilikisertifikat di upayakanisbatwakafnyasebagaisaranamemperolehkekuatanhukumdansertifikatwakaf. Proses pelaksanaanisbatwakaf di pengadilan agama meliputi 4 tahapyaitupengajuanpermohonan, pemeriksaan, pembuktiansertapenetapanisbatwakaf, danmerupakanupaya yang dilakukanuntukmenjustifikasiperbuatanmasalalu. Ketikatanahwakafmemiliki status yang tidakjelasdanwakifjikatelahmeninggaldunia, makaisbatwakafdapatmenjadisolusiuntuk member penetapanterhadap status tanahwakaf.Isbattanahwakaftersebutdapatmenjadiacuanbagibadanpertanahanuntukmenertipkansertifikattanahwakaf.Dasarhukumisbatwakafmengacupadaundang-undang No 41 tahun 2004beserta PP No. 28 tahun 1977 tentangperwakafantanahmilik yang merupakanpelaksanaandaripasal 49 ayat 3 undang-undangNo 5 tahun 1960 tentangperaturandasarpokok-pokok agrarian (UUPA). Untukmelindungitanahwakafsesuaidenganfungsidantujuannya. Dan di dalam PP No 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskanbahwaperwakafanharus di lakukansecaratertulis, tidakcukuphanyadenganikrarlisansaja, tujuannyaadalahmemperolehbuktiotentik. Sedangkankesimpulanhasilanalisisisbahwawakafmenurutundang-undang No 41 tahun 204 jikatermasukkewenanganpengadilan agama dalammenanganimasalah-masalahtanahwakaf yang belumbersertifikat.Yaknihartawakafwajibdidaftarkandan di umumkan.Untukpendataantanahwakafsecaranasional di seluruhwilayahnusantarasebagaiperlindungantanahwakaf, hal yang perludilakukanadalahbagaimana agar tanahwakaf yang adaitu di amankansedemikianrupa.khususnyapadaKecamatanPanai Tengah KabupatenLabuhanBatu.}
		}