@thesis{thesis,
		author={Kandou  Heddy},
		title ={Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia},
		year={2023},
		url={http://repository.uki.ac.id/13975/},
		abstract={ABSTRAK
Judul Disertasi 	:	Tanggung  Jawab Negara  Dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur  Terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian  Fidusia 
Kata kunci	:  	Tanggung Jawab, Negara, Risiko, Pengakhiran, jaminan fidusia 

Politik hukum   jaminan fidusia berdasarkan  Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan hukum  bagi debitur  terhadap risiko pengakhiran  perjanjian   fidusia merupakan tanggung jawab negara memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraa, Teori Tanggung Jawab, Teori Keadilan dan Tujuan Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Rekayasa Sosial sebagai pisau analisis untuk menjawan permasalahan dalam disertasi ini. Alasan penggunaan teori-teori tersebut adalah  perjanjian fidusia  tidak lepas dari kemungkinan terjadi pengakhiran  akibat kebatalan perjanjian jaminan fidusia, dalam hal ini debitur harus mendapat perlindungan hukum dari negara untuk menjamin keadilan mengingat debitur  selalu berada dalam posisi yang lemah. Keadilan tersebut dapat terwujud apabila asas keseimbangan dalam pembentukan kesepakatan kehendak diterapkan, di mana  negara  bertanggung jawab   memberikan perlindungan kepada  warganya  yang untuk menguji hal tesebut, hukum harus berfungsi sebagai agen perubahan dan pembaharuan hukum. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan  adalah data sekunder  yang terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum  data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Dari  penelitian diperoleh simpulan : Pertama, Terdapat risiko yang  dihadapi oleh debitur sebagai akibat pengakhiran jaminan fidusia Pengakhiran jaminan  fidusia tersebut disebabkan  : a) wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian pokok; b)  tidak terpenuhinya persyaratan yang  ditetapkan oleh undang undang  sebagai suatu perjanjian formil yang berakibat perjanjian  batal demi hukum; c)  karena   cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan; dan d)  akibat dibatalkanya perjanjian  fidusia oleh pengadilan   karena   perjanjian  pokok batal demi hukum.  Risiko yang  dihadapi oleh debitur tersebut adalah  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) : 1) Risiko  pengakhiran perjanjian jaminan  fidusia  akibat wanprestasi,  yaitu  : a) Kreditur   menuntut debitur membayaran lunas atas  utang debitur tanpa melalui tuntutan pembatalan perjanjian; b) Kreditur menuntut pembatalan perjanjian pokok yang mengakibatkan batalnya perjanjian fidusia atau debitur wanprestasi justru mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian pokok dan berakibat dibatalkannya perjanjian fidusia; 2) Risiko debitur   akibat pengakhiran jaminan fidusia  karena kebatalan perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia, baik  karena batal demi hukum maupun dibatalkan/diminta pembatalannya  kepada hakim adalah bahwa perjanjian   harus kembali    ke dalam keadaan semula  seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Sehingga risiko yang dihadapi  debitur  adalah  debitur  jaminan fidusia  dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus membayar dan mengembalikan seluruh uang yang diterima untuk  membeli objek jaminan fidusia  dan atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Kedua, Terhadap risiko yang dihadapi  debitur akibat pengakhiran  jaminan fidusia, debitur  haruslah mendapat perlindungan hukum karena dengan pengakhiran jaminan  fidusia keadaan akan kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian  fidusia, sehingga tidak ada pihak yang  boleh dirugikan. Perlindungan hukum tersebut meliputi  : 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu : a) memberikan aturan yang  bersifat  memaksa dilakukannya kewajiban  pendaftaran fidusia; b) Menghindari kesepakatan dilandasi karena penyalahgunaan keadaan   belum ada aturan hukumnya dan hanya berdasarkan Yurisprudensi;  c) Perjanjian/perikatan  harus dilaksanakan dengan itikad baik,  sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata,  Pasal 1266 KUHPerdata,  dan pasal 4c UU No.  8 Tahun 1999, di mana konsumen berhak memiliki informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa; d) Dalam penyelesaian sengketa  masyarakat perlu tahu adanya lembaga perlindungan konsumen;  2) Perlindungan hukum represif,di mana pembatalan  perjanjian tersebut dilakukan oleh hakim, maka hakim dalam memutus  sengketa harus dapat memberikan putusan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan   pada para pihak, karena  putusan hakim merupakan proses pembentukan hukum dengan menerapkan peraturan  sebagai konkretisasi  peraturan hukum yang bersifat umum (das sollen)  dengan mengingat  akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. Ketiga, Perlindungan negara terhadap warga negara    merupakan salah satu hak warga negara yang dijelmakan dalam  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenan}
		}