@thesis{thesis,
		author={Buhamin  Heru Mario},
		title ={Penegakan Hukum Hak Cipta di Bidang Musik dan/atau Lagu dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Digital},
		year={2024},
		url={http://repository.uki.ac.id/17780/},
		abstract={ABSTRAK

Judul Disertasi	: Penegakan Hukum Hak Cipta Di Bidang Musik Dan/Atau Lagu Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Digital
Kata Kunci	: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Musik Dan/Atau Lagu, Ekonomi Digital
Penegakan hukum hak cipta di Indonesia saat ini terlihat bersifat pasif, padahal seharusnya aktif. Hal ini disebabkan oleh perubahan status delik dalam UUHC Tahun 2014 yang mengatur delik aduan, berbeda dengan UUHC Tahun 2002 yang mengatur delik laporan. Perubahan ini membatasi inisiatif penyidik untuk menyidik pelanggaran hak cipta tanpa adanya aduan, meskipun perkembangan teknologi seperti kehadiran polisi cyber memungkinkan deteksi pelanggaran hak cipta secara proaktif. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penegakan hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan hukum positif (ius constitutum) sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan konsep negara kesejahteraan? Mengapa perlindungan dan pemenuhan hak cipta bagi pencipta musik dan/atau lagu di era ekonomi digital harus diatur berdasarkan falsafah Pancasila? Bagaimana konfigurasi hak cipta musik dan/atau lagu bagi kemajuan ekonomi digital di Indonesia sebagai ius constituendum? Dalam konteks penegakan hukum hak cipta di bidang musik dan/atau lagu untuk mendukung pembangunan ekonomi digital, banyak aspek hukum perlu dikaji ulang untuk menciptakan konsep dan gagasan hukum yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan sebagai grand theory, teori tujuan hukum sebagai middle theory, dan teori sistem hukum sebagai applied theory. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan mengumpulkan data terkait permasalahan. Data yang digunakan mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai pendukung. Analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan delik biasa menjadi delik aduan menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan tidak sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Padahal, berdasarkan falsafah Pancasila, penegakan hukum hak cipta harus mengarah pada keadilan sosial sehingga menyejahterakan rakyat secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan rekonfigurasi hak cipta untuk memperkuat penegakan hukum hak cipta di bidang musik dan/atau lagu digital, termasuk pengembalian delik aduan menjadi delik biasa serta penegasan peran penegak hukum sebagai bagian dari budaya hukum dalam teori sistem hukum. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait pertunjukan musik virtual yang disiarkan melalui platform digital, yang menjadi alternatif baru dalam penyelenggaraan konser di Indonesia. Penggunaan teknologi kontrol juga penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta digital. Dengan teknologi ini, pencipta dapat menetapkan syarat-syarat penggunaan dan penyalinan karya cipta digital, yang akan mendukung perlindungan hak cipta di era ekonomi digital. / ABSTRACT

Dissertation Title: Enforcement of Copyright Law in the Field of Music and / or 
Songs in the Framework of Digital Economic Development
Keywords	: Law Enforcement, Copyright, Music And / Or Songs, Digital 
Economy

The enforcement of copyright law in Indonesia currently appears to be passive, whereas it should be active. This is due to the change in the nature of offenses under the 2014 Copyright Law, which regulates complaint-based offenses (delik aduan), unlike the 2002 Copyright Law, which regulated report-based offenses (delik laporan). This change limits investigators' initiative to investigate copyright violations without a formal complaint, despite technological advancements such as the presence of cyber police, which enables proactive detection of copyright infringements. The research question is whether the enforcement of copyright law in Indonesia, based on positive law (ius constitutum), is in line with the principles of justice and the concept of a welfare state? Why should the protection and fulfillment of copyright for music and/or song creators in the digital economy era be governed by the philosophy of Pancasila? How should copyright in music and/or songs be configured for the advancement of the digital economy in Indonesia as ius constituendum? In the context of copyright law enforcement in music and/or songs to support the development of the digital economy, many legal aspects need to be reconsidered in order to create better legal concepts and ideas. This research employs the welfare state theory as the grand theory, the theory of the purpose of law as the middle theory, and the legal system theory as the applied theory. The method used is normative legal research aimed at gathering data related to the issue. The data used includes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as supporting material. The data is analyzed using a qualitative juridical analysis method. The research findings show that the change from report-based offenses (delik laporan) to co}
		}