@thesis{thesis, author={Padang Kartini Deliana}, title ={Imlementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Dairi (Studi di Kecamatan Sidikalang)}, year={2017}, url={}, abstract={Banyaknya permaslahan kesehatan yang terjadi di Indonesia, khususnya pada saat Pemerintah Era Jokowi, telah melakukan beberapa terobosan salah satunya dengan meluncurkan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), sejak November Tahun 2014. Peluncuran KIS ternyata masih meninggalkan sejumlah pertanyaan dikalangan masyarakat, saat ini ada beberapa program serupa yang masih beroperasi, contohnya Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Penelitian dilakukan dengan metode deskriftif dengan sampel diambil secara purposive samping sebanyak 48 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi belum terlaksana dengan optimal hal ini terlihat dari : Aspek Komunikasi menunjukkan, bahwa masih ada yang kurang mengetahui atas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang meliputi Apa Itu Program Kartu Indonesia Sehat ( KIS ), Tujuan Program Kartu Indonesia Sehat ( KIS ), dan Sosialisasi Peraturan ataupun Perundangan yang terkait. Aspek Sumber Daya menunjukkan, bahwa masih ada SDM yang belum memiliki keahlian, kewenangan masih belum diberikan seluruhnya, dana masih belum mencukupi, sarana dan prasarana masih kurang dalam mendukung pelaksanaan Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga perlu dilaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur, meningkatkan pendanaan dan sarana prasarana aparatur. Aspek Kecenderungan - kecenderungan menunjukkan, dana masih belum memadai untuk menjalankan program, sehingga perlu ditingkatkan pendanaan untuk program, sehingga masyarakat miskin yang terdata bisa seluruhnya masuk sebagai peserta Program Kartu Indonesia Sehat. Aspek Struktur Birokrasi menunjukkan, bahwa belum ada keterpaduan antara aparat/pegawai dalam pelaksanaan tugas akibat kurangnya koordinasi, sehingga perlu ditingkatkan koordinasi antara aparatur/pegawai yang terlibat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).} }