@thesis{thesis,
		author={Marikar  Marikar},
		title ={ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT DI POLDA SULAWESI SELATAN},
		year={2026},
		url={http://repository.umi.ac.id/7879/},
		abstract={Penelitian 
ini 
bertujuan untuk: (1) mengetahui hakikat 
penanggulangan terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan 
tindakan kekerasan terhadap masyarakat di Polda Sulawesi Selatan; (2) 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan oknum aparat kepolisian 
melakukan tindakan kekerasan; dan (3) merumuskan strategi pencegahan 
serta reformasi kekerasan aparat kepolisian melalui pendekatan 
kriminologis. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam (data primer) serta studi 
kepustakaan (data sekunder). Informan penelitian berjumlah 30 orang, 
terdiri dari personel kepolisian berbagai tingkat jabatan (perwira menengah 
hingga bintara) dan pihak eksternal seperti psikolog, korban masyarakat 
sipil, serta peserta rehabilitasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan 
oleh oknum aparat memiliki sifat multidimensional, mencakup aspek hukum, 
psikologis, sosial, dan kultural. Faktor penyebab tindakan kekerasan 
bersumber dari faktor internal (pendidikan, tekanan psikologis, dan 
ekonomi) serta faktor eksternal (budaya organisasi militeristik, lemahnya 
pengawasan internal, dan rendahnya akuntabilitas). Strategi pencegahan 
dan reformasi diarahkan pada peningkatan pendidikan etika dan hak asasi 
manusia, penguatan pengawasan internal, dukungan psikologis, 
peningkatan kesejahteraan personel, serta reformasi kultur organisasi 
kepolisian agar lebih humanis dan professional.  
Hal ini menegaskan bahwa kekerasan oleh aparat kepolisian tidak 
hanya merupakan perilaku individu, tetapi juga refleksi dari tekanan 
struktural dan budaya organisasi. Diperlukan reformasi menyeluruh untuk 
membangun sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan 
berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia}
		}