@thesis{thesis,
		author={FARIYATIN  FARIYATIN},
		title ={KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)},
		year={2019},
		url={http://repository.ummat.ac.id/236/},
		abstract={Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan dengan demikian keterwakilan perempuan tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagain agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat terwujud dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 ( studi kasus Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi nusa tenggara barat). Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana keterwakilan anggota legislatif  perempuan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daearah tahun 2018.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari feminisme bahwa gender dari teori Karl Marx (1818-1883) dan teori struktur fungsional Email Durhem ( 1858-1917). Toeri gender merupakan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang memiliki hak yang sama,teori patriaki menurut Englas system sosial yang menempakan laki-laki hak istimewa terhadap perempuan di rana privat, publik. Teori Mandat adalah seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan kerena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif mendapatkan fakta-fakta Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik  mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggara dan Belanja Daerah Tahun 2018. Untuk hak pada proses pembahasan anggaran dan pendapatan daerah diberikan ruang khusus dengan melakukan dimasing-masing fraksi untuk meminta pendapat serta argumentasi seputar kebutuhan perempuan. Perempuan hanya memenuhi 0,06% yang menjabat di komisi V dengan kuantitas yang masing kurang tapi perempuan berusah melakukan secara maksimal dengan membuktikan bahwa perempuan mampu menduduki jabatan sebagai ketua di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.}
		}