A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: fopen(/home/rama/public_html/application/cache/sessions/rama_sessionlv8ddhbljltapliehn1gnkspgoauad8t): failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 174
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 8
Function: __construct
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 6
Function: __construct
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
@thesis{thesis,
author={MUHAMMAD MAULANA},
title ={PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI DESA LAMUNGA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT},
year={2019},
url={http://repository.ummat.ac.id/26/},
abstract={Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam upayah penanggulangan tambang batu emas illegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan dekstriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam upayah menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri dan juga mengkaji faktor-faktor yang menghalangi peleksanaan peran pemerintah tersebut. Akan tetapi, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Lamunga dengan melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu. Rekomendasi dari penulis untuk pemerintah, agar tetap memberikan arahan, himbauan maupun masukan yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Lamunga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan penambangan batu emas illegal.}
}