@thesis{thesis,
		author={Uni  Hanifah},
		title ={TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Komparasi)},
		year={2021},
		url={http://repository.ummat.ac.id/4039/},
		abstract={Perkawinan  sirri  menurut  hukum  positif  ada  dua  pendapat,  pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  perkawinan  sirri  sah,  dengan  pertimbangan  pencatatan  perkawinan  hanya  merupakan  persyaratan  administratif,  bukan  menentukan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan.  Pendapat  yang  kedua  mengatakan  bahwa  perkaiwnan  sirri  dilakukan  tidak  sah,  Karena  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  undang-undang  yang  berlaku.
Perkawinan  sirri  menurut  hukum  islam  adalah  sah  sepanjang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  tanpa  harus  dicatatkan.  Menurut  hukum  perkawinan  indonesia  perkawinan  sah  bila  telah  dilaksanakan  menurut  ketentuan  agama  dan  syarat-rukunnya  dan  dilakukan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah  (KUA)  karena  dengan  pencatatan  perkawinan  mempunyai  kekuatan  hukum.
Kedudukan  istri  dalam  hukum  islam  sama  dengan  perkawinan  yang  dicatatkan  akan  tetapi  negara  tidak  mengakuinya.
Kedudukan  anak  dalam  hukum  islam  tetap  memperoleh  pengakuan  yang  sama  dengan  perkawinan  yang  dicatatkan .  Akan  tetapi  dalam  pandangan  hukum  negara,  dengan  tidak  adanya  akta  nikah  orang  tuanya,  akta  kelahiran  anak  tersebut  tidak  tercantum   nama  ayah  bilogisnya  dan  hanya  tercantum  nama  ibu  yang  melahirkan.
Akibat  hukum  nikah  sirri  terhadap  kedudukan  harta  kekayaan,  menurut  hukum  islam  akan  di  perhitungkan  sesuai  ketentuan  syari?at  islam.  Akan  tetapi  bila  salah  satu  pihak  (biasanya  suami)  dengan  iktikad  tidak   baik  bisa  melakukan  pengingkaran/  menghaki  sendiri  harta  bersama  tersebut.}
		}