@thesis{thesis, author={SYARIPUDDIN ZOHRI}, title ={EKSISTENSI DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT GUNA MENEKAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT}, year={2024}, url={http://repository.ummat.ac.id/9001/}, abstract={Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisi Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Guna Menekan Konflik Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggra Barat adalah sangat diperlukan guna meredam konflik yang terjadi, faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Direktorat Intelkam Polda Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggra Barat yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya tim yang solid, adanya dukungan dari Masyarakat, adanya peningkatan dan penguatan kerjasama antara Intansi, sedangkan faktor penghambat yaitu faktor terbatasnya jumlah personil, terbatasnya Pendidikan anggota intelkam dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring.} }