A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
@thesis{thesis,
author={ATIKA M. and Prof. Dr. Ahmadi },
title ={ANALISIS HUKUM TERHADAP OTENTISITAS AKTA PPAT},
year={2011},
url={http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10407/},
abstract={ABSTRAK
ATIKA M. AMARIE, P3600208067, Analisis Hukum Terhadap Otentisitas
Akta PPAT (dibimbing oleh Abdul Razak dan Farida Patittingi)
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Implikasi hukum terhadap
keotentikan formulir/blanko akta PPAT yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanaan PPAT sebagai Pejabat
Umum. (2) apakah PPAT berwenang dalam membuat formulir/blanko akta
tanah sendiri.
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Sampel yang diambil sebanyak
7 orang dari PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Sampel diambil secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan dengan
mengadakan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Akta PPAT tidak memenuhi atau
tidak sejalan dengan kriteria akta otentik dimana keotentikan suatu akta
diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta otentik ialah suatu
akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di
hadapan pejabat umum, dibuat di wilayah/daerah kewenangan pejabat
umum yang bersangkutan, sementara bentuk akta PPAT hanya diatur
setingkat Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan
dengan penggunaan blanko PPAT sebagai pejabat umum tidak maksimal
memberikan pelayan jasa kepada masyarakat. Secara teoritik dan
normatif PPAT dapat membuat blanko sendiri dalam membuat akta tanah,
akan tetapi secara adminstratif dalam praktek di lapangan, PPAT tidak
dapat melakukan hal tersebut}
}