A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
@thesis{thesis,
author={ANDI and Prof. Dr. Deddy },
title ={STUDI FORMULASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA MAKASSAR 2010-2030
MELALUI PENDEKATAN KOALISI ADVOKASI},
year={2013},
url={http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10464/},
abstract={ABSTRAK
ANDI LUHUR PRIANTO. Studi Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2010-2030 Melalui Pendekatan Koalisi
Adovokasi. Di bimbing oleh Deddy. T. Tikson dan Muhammad Rusdi.
Situasi proses formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2010-2030 yang
alot dan telah membentuk pola konfigurasi koalisi antar aktor dan menjadi
menarik jika ditinjau dari perspektif koalisi advokasi. Penelitian bertujuan
untuk menganalisis bentuk dinamika interaksi para pemangku kepentingan,
menganalisis konfigurasi koalisi advokasi aktor, dan menjelaskan pola
pembelajaran kebijakan dalam proses formulasi kebijakan RTRW Kota
Makassar 2010-2030. Metode penelitian yang digunakan melalui
pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus. Dalam penelitian kulaitatif
prosedur yang terpenting adalah menentukan informan kunci yang sarat
informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis dengan model interaktif. Hasil penelitian
menujukkan bahwa proses formulasi dengan tahap perumusan masalah
hingga ke penetuan alternatif menjadi ranah dominan kelompok eksekutif
kota, sementara di tahap penetapan dan pengesahan Ranperda RTRW
menjadi ranah dominan pihak legislatif. Jajaran kelompok kepentingan pun
menjadi pihak yang senantiasa memantau, mendorong dan mengkritik
proses-proses pembahasan kebijakan yang masih bersifat teknokratis.
Kehadiran kelompok-kelompok membentuk konfigurasi koalisi yang memiliki
ide yang sama beraliansi (pro) untuk melawan kelompok yang menentang
idenya (kontra), dan sebagian lagi berposisi menjadi kelompok penengah.
Pembelajaran kebijakan yang terjadi memungkinkan proses pengayaan
terkait dengan dinamika, kontestasi dan konflik para pihak dalam proses
formulasi kebijakan penataan ruang kota.}
}