A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: controllers/Document.php
Line Number: 69
Backtrace:
File: /home/rama/public_html/application/controllers/Document.php
Line: 69
Function: _error_handler
File: /home/rama/public_html/index.php
Line: 296
Function: require_once
@thesis{thesis,
author={FEBRIYAN YANATA and Prof. Dr. M. Syukr },
title ={KEWENANGAN DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KEPOLISIAN},
year={2013},
url={http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9535/},
abstract={ABSTRAK
FEBRIYAN YANATA, PUTRA. Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban
Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian (dibimbing oleh
M.Syukri Akub dan Aswanto).
Penelitian ini bertujuan mengetahui diskresi kepolisian dalam menunjang
tugas dan fungsi kepolisian dan mengetahui sejauhmana konsekuensi hukum
dan moral terhadap penegak hukum yang salah menerapkan atau mengambil
kebijakan diskresi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
pada Kaur Rapkum Sub Bangkum Bag. Sumda, Kasi Propam, Satuan Reserse
Kriminal, unit pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D). metode
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data
dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi tidak menunjang secara
optimal fungsi kepolisian ha! ini di sebabkan karena adanya faktor penghambat,
yakni berupa struktural, kurang profesionalnya dan masih kurangnya keahlian
polisi juga masih lemahnya penegakan hukum, dan masih kurangnya
pemahaman masyarakat tentang diskresi yang dilakukan oleh polisi.
Konsekuensi hukum dan moral terhadap seorang personel yang salah
mengambil dan menerapkan diskresi maka dalam hal ini dapat digunakan
beberapa instrumen seperti Hukum Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan
Administrasi. Dengan mengadakan latihan terstruktur diharapkan personel
kepolisian dapat lebih memahami makna dibalik kewenangan diskresi yang
diberikan oleh undang-undang}
}