@thesis{thesis,
		author={Sumarno  Ono},
		title ={IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PASAR 
PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN},
		year={2021},
		url={http://repository.unida.ac.id/2650/},
		abstract={Ano Sumarno, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Djuanda, 2020. Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Pasar Pesanggrahan Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. Pembimbing I, Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si. Pembimbing II, 
Dra. Ginung Pratidina, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima 
(PKL) di pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian untuk 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Provinsi DKI 
jakarta dalam mengatasi kendala-kendala penataan PKL.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
ditentukan dengan cara purposive. Data diperoleh dengan wawancara, 
dokumentasi dan pengamatan. Teknis analisis data digunakan teknik induktif.
Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut George C. 
Edward ada empat dimensi implementasi kebijakan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap Pelaksana dan Struktur 
birokrasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penataan 
pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan adalah baik dengan rataan nilai 4,44 
pada unsur petugas dan 3,59 pada unsur pedagang, Dan analisis dari variabel 
tersebut menunjukan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar 
Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di lakukan oleh 
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka untuk mewujudkan 
kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata Ruang. 
Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan melalui instansi 
terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima di 
kota Administrasi Jakarta Selatan.}
		}