@thesis{thesis,
		author={Wilarsih  Reski},
		title ={PENGGUNAAN SUMBER BELAJAR DENGAN PENDEKATAN MULTILITERASI SISWA KELAS IX-C SMP NEGERI
 27 TEBO PADA MATA PELAJARAN PPKN},
		year={2020},
		url={http://repository.unja.ac.id/15748/},
		abstract={ABSTRAK
Wilarsih, Reski. 2020. Penggunaan Sumber Belajar dengan Pendekatan Multiliterasi Siswa Kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo pada Mata Pelajaran PPKn . Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing (1) Drs. Irwan, M.Pd. Pembimbing (2) Dona Sariani, S.Pd.,M.Pd

Kata Kunci: Sumber Belajar, Multiliterasi, Pembelajaran PPKn

	Berdasakan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 27 Tebo menunjukkan masalah pada penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa. Masalah yang dimaksud yaitu pada penggunaan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn, di mana siswa masih berpedoman pada Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang dimiliki siswa dari sekolah, tanpa didukung dengan referensi lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 27 Tebo pada 07 September s/d 07 November 2020. Informan penelitian ini adalah guru mata Pelajaran PPKn, waka bidang kurikulum, dan siswa kelas IX-C (8 orang). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo pada mata pelajaran PPKn masih berpedoman pada buku cetak dan LKS dari pemerintah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas 	IX-C SMP Negeri 27 Tebo pada mata pelajaran PPKn belum efektif. Sumber belajar yang digunakan masih berpedoman pada buku cetak dan LKS dari pemerintah.}
		}