@thesis{thesis,
		author={Setiawan  Moh. Indra},
		title ={TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PEMBERIAN  ASIMILASI   RUMAH  BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID  19  MENURUT  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM  NOMOR  32  TAHUN  2020},
		year={2021},
		url={http://repository.unsimar.ac.id/1359/},
		abstract={Kebijakan untuk  pembebasan narapidana sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona adala merupakan kewenangan yang diberikan oleh  Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peristiwa tersebut dilandaskan  pada kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas penghuni dalam lapas  telah menunjukkan suatu  kekhawatiran  bahwa hal tersebut bukan hal yang dapat dipermainkan.. 
        Yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pengaturan  Tentang Asimilasi Rumah bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor  32  Tahun  2020  ? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Dan Syarat-Syarat pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid  19  ? 
       Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  Undang-undang serta regulasi  yang erat kaitannya dengan masalah hukum yang dihadapi. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang berkembang  yang relevan dengan masalah Pemberian  Asimilasi   Rumah  Bagi Narapidana Dalam Rangka     Pencegahan Dan Penanggulangan Covid  19  Menurut  Peraturan Menteri Hukum Dan HAM  Nomor  32  Tahun  2020
      Ketentuan  Hukum Tentang Asimilasi Rumah bagi Narapidana  Menurut  Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor  32  Tahun  2020 disebutkan  bahwa Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.}
		}