@thesis{thesis,
		author={AMRIANDIE  AMRIANDIE and Flambonita  Suci and Nashriana  Nashriana},
		title ={PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN 
TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN MILITER},
		year={2023},
		url={http://repository.unsri.ac.id/95767/},
		abstract={Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan hakekatnya dapat merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI. Tindakan tegas berupa pemecatan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga perbuatan tersebut terus terjadi sementara implikasinya berakibat buruk bagi kesatuan khususnya bagi kepentingan militer. Putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena masih terjadi perbedaan penerapan hukum dalam perkara yang sama. Politik Hukum Pidana menghendaki pengaturan yang ideal diterapkan dalam penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku. Rumusan masalah : Apa Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan asas kepentingan militer; Bagaimana implikasi hukum penjatuhan pidana tambahan  pemecatan terhadap prajurit TNI; dan Bagaimana pengaturan ideal terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan di masa yang akan datang. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan penjatuhan pidana pemecatan didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan kepentingan militer; Implikasi pidana tambahan pemecatan dapat berakibat positif dan negatif baik bagi pelaku secara sosiologis dan psikologis maupun bagi kesatuan; dan pengaturan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI di masa mendatang perlu dituangkan dalam KUHPM sebagai wujud kepastian hukum dan pedoman hakim dalam dasar pertimbangan putusannya agar terjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.}
		}