@thesis{thesis,
		author={SANTOSA  Carolina Alodia},
		title ={Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur},
		year={2018},
		url={http://repository.unwira.ac.id/10076/},
		abstract={Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana perkembangan PAD, DBH, DAU, DAK, SiLPA dan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2014-2016? (2) Apakah PAD, DBH, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT? (3) Apakah PAD, DBH, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:
(1) Perkembangan PAD, DBH, DAU, DAK, SiLPA dan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2014- 2016. (2) Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan SiLPA secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT. (3) Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan SiLPA secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Perkembangan PAD, yakni: Rp602.456.000.000,00, Rp753.332.000.000,00 dan Rp776.118.000.000,00. Perkembangan DBH, yakni: Rp179.269.000.000,00, Rp177.790.000.000,00 dan Rp204.309.000.000,00. Perkembangan DAU, yakni: Rp6.778.723.000.000,00, Rp7.371.771.000.000,00, dan Rp7.986.152.000.000,00. Perkembangan DAK, yakni: Rp1.035.214.000.000,00, Rp1.561.431.000.000,00, dan Rp2.711.264.000.000,00. Perkembangan SiLPA, yakni: Rp1.472.345.000.000,00, Rp1.657.838.000.000,00 dan Rp1.332.853.000.000,00. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial, yakni: Rp55.050.000.000,00, Rp20.382.000.000,00 dan Rp10.969.000.000,00; (2) Variabel PAD, DBH, DAU dan SiLPA secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Variabel DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Belanja Bantuan Sosial; (3) Variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Variabel Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Daerah SeKabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat memberikan perhatian lebih terhadap penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, agar dapat terdaftar dengan baik serta dapat menerima bantuan sosial tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.}
		}