@thesis{thesis,
		author={ASTEN  Maria Gaudensiana},
		title ={Fakor-Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten Belu Tahun 2017 Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupeten Belu},
		year={2019},
		url={http://repository.unwira.ac.id/10342/},
		abstract={Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2017? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor?faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Belu tahun anggaran 2017 yang terdiri dari: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, Peran Audit Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 68 pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu. Sampel penelitian ini menggunakan sempel jenuh, dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 pegawai pada bagian Staf Akuntansi dan Kepala Bagian. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu yakni, Pertama jawaban responden Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar (76,05%) memberikan tanggapan Ya dalam artian bahwa terdapat hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan, Kedua, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah sebesar (76%) memberikan jawaban Ya terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan pemerintah, Ketiga, Peran Audit Internal sebesar (74,71%) memberikan jawaban Ya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Keempat, Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar (74,26%) memberikan jawaban Ya dan yang kelima Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebesar (69,93%) memberikan jawaban Ya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Disarankan dari peneliti kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu untuk kedepannya bisa memberikan data menggunakan metode wawancara, supaya persepsi dari respon lebih mencerminkan kompetensi responden terkait kemampuan dan pengelolaan keuangan dan manejemen.}
		}