@thesis{thesis,
		author={LAMI  Stevania Fono},
		title ={Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Unsur Aktivitas Pengendalian Dan Informasi Dan Komunikasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada},
		year={2023},
		url={http://repository.unwira.ac.id/11580/},
		abstract={Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern aset tetap unsur aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi? (2) Apa faktor yang menghambat sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada dalam mengatasi faktor penghambat sistem pengendalian intern aset tetap. Jenis data ini adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian intern unsur aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi belum berjalan secara baik. Dengan faktor penghambat sitem pengendalian intern aset tetap Pemerintah Kabupaten Ngada tidak berjalan baik adalah (1) Sumber daya manusia yang kurang kompoten dalam memahami sistem pengendalian intern. (2) Teknologi yang digunakan untuk membantu proses penatausahaan minim serta aplikasi SIMDA yang digunakan selalu terupdate dengan sendirinya membuat fiktur berubah. Upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada dalam menangani faktor hambatan adalah (1) Melakukan pelatihan kepda penjabat atau pengurus penatausahaan aset yang kurang memahami sistem pengendalian intern, hal ini berguna agar para pejabat atau pengerus memiliki pengetahuan tentang sistem pengendalian aset tetap. (2) Melakukan pendampingan (3) Memperbaiki administrasi untuk mengurangi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.
Dengan demikian dilihat dari hasil analisis tersebut, maka disarankan : Badan Keuangan Daerah bidang Barang Milik Daerah bisa menjalankan sistem pengendalian intern aset tetap yang baik dan benar agar pengelolaan aset daerah berjalan baik dan bisa mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan.}
		}