@thesis{thesis,
		author={Wahyuni  Sri},
		title ={Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Produk Telepon Seluler Rekondisi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Polisi Resort Kota Barelang)},
		year={2017},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/3741/},
		abstract={Banyaknya inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk 
elektronik komunikasi. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha mencari metode 
pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang yang 
mereka tawarkan. Metode kurang bijak pun sering kali digunakan dan dapat 
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satunya adanya fenomena daur ulang 
produk (rekondisi) elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha bertujuan 
untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Adapun penelitian ini 
menitikberatkan pembahasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana 
pelaku usaha telepon seluler rekondisi dan bagaimana UUPK melindungi 
konsumen telepon seluler rekondisi. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis 
empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang dideskriptifkan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik Satreskrim 
Polresta Barelang. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana 
pelaku usaha telah diatur dalam UUPK. Apabila konsumen dirugikan, konsumen 
dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dengan membuat aduan
kepada aparat penegak hukum. Namun apabila konsumen tidak mengadukan
kerugian yang dialaminya maka gugurlah ketentuan dari undang-undang tersebut. 
Hal ini juga yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi 
kasus peredaran telepon seluler rekondisi di Kota Batam.}
		}