@thesis{thesis,
		author={Rosmita  Agus},
		title ={Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam)},
		year={2018},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/4006/},
		abstract={Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam 
Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen menyebutkan bahwa tugas dan wewenang atau peran BPSK adalah 
melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 
melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Ditinjau dari perananya badan ini sangat 
membantu masyarakat yang memiliki sengketa dengan pelaku usaha dan menjadi 
sarana yang murah dan cepat, dibentuknya BPSK ini merupakan upaya negara 
dalam memberikan supremasi hak konsumen secara hukum, namun dalam jalannya 
proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Batam, terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai, dan ada beberapa kendala 
terkait jalan nya fungsi dan proses penyelesaian sengketa baik kendala dari sisi 
yuridis hukum nya, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana serta masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan 
Undang ? undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi 
Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam). Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini 
dilaksanakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam yang 
beralamat pada Gedung bersama Pemerintah Kota Batam Lantai 5, Batam Centre. 
Hasil Penelitian ini menunjukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Batam sudah berperan sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen namun dalam prosesnya masih terdapat kekurangan seperti 
keluarnya surat putusan atau akta perdamaian yang lama, atau kurang aktifnya 
mediator dalam penyelesaian sengketa dengan cara mediasi,sehingga banyak kasus 
sengketa konsumen yang belum tertangani dengan baik oleh Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Kota Batam, sehingga ada beberapa konsumen yang memilih 
melanjutkan kasus sengketa ke pengadilan atau jalur litigasi. Hal ini menandakan 
bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam belum mencapai 
amanat dari Undang-undangperlindungan konsumen untuk mendapat kepastian 
hukum secara cepat, murah dan adil}
		}