@thesis{thesis,
		author={Ola  Martinus},
		title ={Tinjauan Yuridis Hak Milik di Atas Hak Pengelolaan Kota Batam},
		year={2018},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/4402/},
		abstract={Negara Indonesia adalah negara agraris yang mana corak kehidupan serta 
perekonomian masyarakatnya masih bergantung pada sektor agraria, sebagian 
besar kehidupan masyakakat tergantung pada tanah. Berdasarkan Keputusan 
Presiden No 41 Tahun 1973 menyatakan Pulau Batam ditetapkan sebagai 
lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan 
Daerah Industri Pulau Batam sebagai penggerak pembangunan Batam, kini 
menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Persoalan pertanahan yang terjadi di 
Batam salah satunya adalah mengenai pemegang sertipikat Hak Milik yang 
diberikan di atas Hak Pengelolaan baik terjadinya karena perubahan peruntukan 
ataupun karena Hak Milik yang diberikan atas tanah bekas ulayat. Peneliti 
menganalisa status hukum Hak Milik di atas Hak Pengelolaan Kota Batam serta 
hak dan kewajiban pemegang Hak Milik di atas Hak Pengelolaan Kota Batam.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, dimana peneliti 
memperoleh data dari studi pustaka yang kemudian akan diuji dengan asas-asas 
hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat Hak Milik di atas Hak 
Pengelolaan Kota Batam tidak dapat diterbitkan lagi karena bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan sebelum di 
keluarkan peraturan perundang-undangan yang tidak membenarkan Hak Milik di 
atas Hak Pengelolaan adalah sah secara aturan hukum. Karena sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, sehingga tidak boleh di 
turunkan menjadi Hak Guna Bangunan karena menabrak asas hukum.}
		}