@thesis{thesis,
		author={Anang  M},
		title ={Aspek Hukum Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Sudah Kadaluarsa},
		year={2018},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/4412/},
		abstract={Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang bernilai strategis 
dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan 
sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 
dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). 
unifikasi hukum dalam Hukum Jaminan untuk tanah, yaitu dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah bertujuan memberikan landasan untuk 
dapat berlakunya lembaga Hak Tanggungan yang kuat, diantaranya mengenai 
keberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Namun 
pemberian SKMHT memiliki jangka waktu yang diatur dalam Pasal 15 ayat 3 
Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan adanya penelitian ini maka 
tujuan penulisan ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hak tanggungan 
dalam hal surat kuasa membebankan hak tanggungan dan serta untuk mengetahui 
akibat hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang sudah habis masa 
berlakunya. Penelitian ini menggunakan penelitian normative yuridis dengan 
pendekatan kualitatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data 
primer digabungkan dengan penelitian hukum yang menggunakan sumber data 
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan 
menjelaskan bahwasannya sifat dari Hak Tanggungan adalah ikutan (accecoir) dari 
perjanjian pokok, yang dimaksud dari perjanjian ini yaitu perjanjian yang 
menimbulkan hubungan hokum hutang-piutang antara pihak Debitur dan Kreditur, 
sedangkan yang dimaksud ikutan (accecoir) yang biasa disebut barang anggunan 
yakni jaminan tambahan yang diserahkan pihak Debitur kepada Bank dalam rangka 
memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan. Untuk itu keberadaan Undang?Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah bertujuan untuk 
meminjam utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitur, 
keberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah habis jangka 
waktu dengan tidak bisa dilanjutkan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996}
		}