@thesis{thesis,
		author={Harahap  Maisari},
		title ={Kekuatan Hukum Penyadapan dalam Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia},
		year={2019},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/4797/},
		abstract={Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak dapat lagi kita pungkiri 
diera masa kini, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan 
dalam masyarakat dan penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan 
teknologi banyak bermunculan kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi. Oleh 
karena itu butuh suatu kebijakan yang bisa membuktikan atau mengungkap 
kejahatan-kejahatan tersebut. dalam hal ini penyadapan adalah suatu kebijakan 
yang tepat oleh penegak hukum untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang 
menggunakan sarana teknologi. Namun tindakan penyadapan masih memiliki 
posisi yang lemah dimata hukum,sebab kebijakan ini bertentangan dengan hak 
asasi manusia, serta tidak dibuat didalam KUHAP tentang Kekuatan Alat Bukti 
Hasil Penyadapan. Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang penulis 
bahas adalah tentang bagaimana kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan 
dalam pembuktian perkara pidana serta hambatan apa saja yang dialami tindak 
penyadapan dalam pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana 
serta mengetahui lebih jelas hambatan tindak penyadapan dalam pembuktian 
perkara pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif 
analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan banyak peraturan 
Peraturan Perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur tentang kekuatan 
alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Namun peraturan 
tersebut masih bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari penelitian ini penulis 
mendapatkan hasil bahwa dalam kepentingan hukum maka penyadapan boleh 
dilakukan oleh penegak hukum dengan mengikuti prosedur dan tatacara 
penyadapan sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang, sehingga 
penyadapan itu memiliki kekuatan atau pengakuan dimata hukum}
		}